JAKARTA – Infrastruktur di area era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) selama 10 tahun sangat masif khususnya pengerjaan jalan tol berdampak pada peningkatan daya saing hingga penurunan biaya logistik. Pertumbuhan dunia usaha juga mampu dijaga dalam menghadapi 5% sekaligus menggandakan nilai Layanan Domestik Bruto (PDB).
Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, perubahan digital, hilirisasi, perkembangan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN).
Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di area kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian lalu kesetaraan agar negara-negara tumbuh sanggup mendapatkan tempat pada percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tersebut tak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan satu puluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di tempat samping mempertahankan apa yang telah berjalan. Semua ini semata-mata agar publik tetap memperlihatkan sanggup mendapatkan kegunaan lalu merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.
“Beton bukan dapat dimakan,” kata sebagian orang. Benar, beton tidaklah bisa saja dimakan. Tapi beton dapat mendatangkan kemakmuran bagi siapa semata yang mana mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang digunakan tiada merata menjadi kendala pertama yang tersebut harus diatasi ketika muncul ketimpangan pada berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya saja ada di dalam kota besar, biaya logistik mahal juga memakan waktu, kriminalitas pun muncul sebab kesempatan mencoba sangat terbatas.
Untuk mampu memberikan kesempatan yang digunakan adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap dikarenakan infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. “Jadi, pengerjaan itu berentetan ke mana-mana, tidaklah semata-mata berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana,” kata Presiden Jokowi.
“Jadi, perkembangan itu berentetan ke mana-mana, tak semata-mata berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana,” kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, potensi kegiatan ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan juga biaya logistik bisa saja ditekan. Efeknya, tidak hanya sekali daya saing tempat yang meningkat juga berhasil mengundang pemodal pada wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial lalu perkembangan manusia seperti penyelenggaraan sekolah, rumah sakit, dan juga infrastruktur umum lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sekjen Asosiasi Organisasi Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di tempat Indonesia pada waktu ini sudah ada semakin murah, bahkan jikalau dibandingkan dengan negara-negara di dalam ASEAN. Hal ini bukan terlepas dari masifnya penyelenggaraan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Pastilah (murah), ya akibat infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang digunakan cepat, tepat, serta aman. Idealnya idealnya itu mengakibatkan kegunaan buat kita semua,” kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.
Hasil perkembangan infrastruktur bisa jadi dilihat dari data waktu tempuh serta kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. – Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km kemudian kemantapan jalan 89,36% pada 2015 – Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km kemudian kemantapan jalan 89,38% pada 2016 – Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km kemudian kemantapan jalan 90,35% pada 2017 – Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan juga kemantapan jalan 91,9% pada 2018 – Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km kemudian kemantapan jalan 92,61% pada 2019 – Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan juga kemantapan jalan 91,3% pada 2020 – Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km juga kemantapan jalan 91,81% pada 2021 – Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km kemudian kemantapan jalan 92,2% pada 2022 – Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km serta kemantapan jalan 94,18% pada 2023.
Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek perkembangan infrastruktur disulap menjadi kegiatan padat karya yang digunakan memberdayakan publik akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan juga memberdayakan merekan yang kehilangan pekerjaan.
