JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad menerbitkan kata-kata menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa saja dipakai untuk menambahi anggaran acara makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pemakaian dana zakat dapat dipakai di acara makan bergizi gratis bila sasarannya adalah rakyat fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang dimaksud berhak menerima zakat kemudian infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti untuk fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor ketika ditemui dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima tidak tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang mana memang benar mustahik, yang mana perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya semata-mata menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah pernah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan terus-menerus kami sampaikan, siapa cuma yang tidaklah mampu makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga mampu urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan lalu suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar mampu dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons inisiatif MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya saja mengandalkan APBN.
“Saya mengawasi begini memang benar negara pasti di dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin acara makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya cuma kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidaklah akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan pada waktu ditemui di area Kompleks Parlemen, DKI Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
