BEIJING – Organisasi induk TikTok , ByteDance yang mana berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang memaksanya untuk jual asetnya di tempat Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey juga Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menambah masa berlaku batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk jual asetnya ke Negeri Paman Sam dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung mengungkapkan pada hari Rabu bahwa merek akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok serta ByteDance, dengan memohonkan perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang bukan menentu juga konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding berhadapan dengan putusan pengadilan yang mana lebih tinggi rendah yang tersebut menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok menyebabkan “ancaman keamanan nasional yang tersebut sangat besar kemudian mendalam” oleh sebab itu aksesnya ke beberapa orang besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga instruksi pribadi, dan juga kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang mana dilihat orang Amerika di tempat perangkat lunak tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi pada Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari hari terakhir pekan menyatakan terhadap staf perangkat lunak video yang dimaksud bahwa merek akan mencoba mengajukan permohonan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan menghadapi larangan tersebut, sambil mengawaitu peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo untuk staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara di area wadah kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Amerika Serikat The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk menyebabkan permasalahan larangan yang dimaksud ke Mahkamah Agung Negeri Paman Sam juga memo internalnya untuk staf.
