JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target peningkatan dunia usaha sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang dimaksud identik juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang mana masuk dan juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang mana telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan perekonomian tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar perkembangan sektor ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang mana dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di dalam daerah, khususnya anggota badan pada tingkat kota lalu kabupaten seharusnya mampu menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala prospek yang dapat mengganggu kegiatan dunia usaha di dalam tempat masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang digunakan ditunggangi kepentingan serta iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas dan juga memberikan edukasi untuk publik pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan dan juga Uang
Sebagaimana diketahui dengan sudah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di tempat kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Wilayah Bogor dengan syarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap inisiatif Presiden di tempat bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa pihak, sudah pernah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan kegiatan ekonomi di tempat sekitar. Apabila anggota koalisi tak sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang dimaksud tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai sanggup menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merekan yang dimaksud terpilih di area komite baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang mana tak klir,” pungkasnya.
