Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 kemudian Tahun Baru 2025 , lapangan usaha keuangan bersiap menghadapi lonjakan proses keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang digunakan mirip tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih lanjut dari 110 jt orang yang mana akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku lapangan usaha pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk meyakinkan kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota bidang perbankan kemudian fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan proses digital kemudian ATM di dalam seluruh Indonesia.
“Kami sudah pernah menyiagakan personel 24/7 untuk meyakinkan kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan peluang operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih lanjut dari 80 institusi keuangan yang digunakan tergabung di jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada membantu kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, lalu Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi kemudian kesiapan infrastruktur, lapangan usaha pembayaran dapat memenuhi keperluan rakyat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi serta keamanan. Ketua Tim Security Teknologi Pusat Pelaporan kemudian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan data tambahan dari 121 ribu laporan operasi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat serta penerapan teknologi deteksi dini untuk menghurangi risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memacu edukasi publik untuk melindungi data pribadi serta menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembayaran yang mana aman juga inklusif, teristimewa pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
