JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Krusial Agung Baskoro menilai, iklim kebijakan pemerintah Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai dituduh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung di inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang tersebut disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).
“Nah saya rasa 2025 besok adem urusan politik kita, tetapi ternyata dengan persoalan hukum yang dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 lalu seterusnya akan panas,” kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan memproduksi beberapa jumlah video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan sejumlah mengungkap nama-nama dahsyat lalu besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.
Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi serta kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai tindakan hukum besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.
“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, dikarenakan kan memanh ada kasus-kasus lain yang mana sedang berjalan dalam KPK, serta kerugian negara lebih tinggi besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana di dalam fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terperiksa terkait perkara dugaan suap serta perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang mana menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan progresif pada dapil mana pada waktu Pileg 2019.
“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan terdakwa Hasto di area Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, mengakses kata-kata usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai terdakwa oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati tindakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto pada sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang tersebut menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pengumuman rakyat tidaklah dapat dikebiri, bagaimana negara hukum bukan sanggup dimatikan, kemudian bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang tersebut menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.
