JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum di tempat Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit lalu diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah tindakan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang mana merugikan negara Rp300 triliun, tindakan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang tersebut melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, serta mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang mana kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali tiada ada pihak yang digunakan mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidak ada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah pernah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 hanya saling bilang bukan tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang tersebut ngaku. Oh bukanlah saya itu, itu mobil saya tapi saya tidaklah ada pada situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidaklah boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tiada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang digunakan duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di tempat situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
