JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Krusial Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang mana dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus menyeberangi kajian komprehensif untuk mengukur kegunaan bagi penduduk luas, hingga peluang dampak lingkungan lalu sosial yang dimaksud ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan belaka keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui di dalam Tangerang, Hari Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh warga bukanlah sekedar kepentingan bidang usaha untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal sejumlah peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya saja untuk juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau cuma bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan banyak mendapatkan infrastruktur kemudahan yang dimaksud diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, kemudian dunia usaha yang ada di proses pengerjaan PSN bisa jadi ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang mana protes, negara yang digunakan harus bayar, bukanlah pengembang,” lanjutnya.
Tak hanya saja itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di tempat era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru pada akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
