Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu juga berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu ia (Hasto) di dalam acara peluncuran dan juga orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di tempat Universitas Indonesia,” kata Novel di keterangannya untuk awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, ia dengan segera menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU serta penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan terhadap yang tersebut bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU kemudian dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang mana merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga ungkapkan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang digunakan merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, pada waktu itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang digunakan mirip dengan pernyataannya yang digunakan beredar lewat video berdurasi 5 menit pada unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK serta Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang mana bersangkutan menjawab kurang lebih tinggi sebagaimana di rekaman tersebut. Tetapi oleh sebab itu situasi acara, maka semata-mata sanggup bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, di video yang dimaksud beredar itu Hasto menceritakan bahwa beliau bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, kemudian banyak tokoh civil society lainnya di dalam Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun menyatakan bahwa yang memelopori revisi UU KPK yang digunakan mengkerdilkan KPK pada pada upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






