JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk bergabung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, peluncuran pupuk menjadi penting di menyokong produksi, dan juga menggerakkan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan jumlah agregat penduduk. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah agregat penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keperluan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada ketika yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa orang strategi untuk melakukan konfirmasi ketersediaan juga keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam melakukan konfirmasi tentang ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia sudah pernah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk penyelenggaraan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan juga tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan juga menjadi pembaharuan dari Pupuk Indonesia untuk menjamin ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pembukaan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan Hari Jumat (11/10/2024).
Sementara, mengenai hambatan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya nilai tukar pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga jual pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan juga 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan tambahan efisien, dengan lebih besar kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pengerjaan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan harga jual pupuk tergantung pula pada nilai material baku teristimewa gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang tersebut telah lama menerapkan harga jual gas tidak mahal USD6 per MMBTU.
Di menghadapi itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan bukan bisa jadi hanya sekali dari peran satu institusi. Dia memacu setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja mirip demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tiada dapat satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
