JAKARTA – Kamar Dagang lalu Industri ( Kadin ) Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI di dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan serta monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui permasalahan aktual juga memberikan pengamanan optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, disitir Hari Minggu (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang dimaksud disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, teristimewa dalam Arab Saudi dan juga Malaysia, Kadin Indonesia menggalang rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi juga melakukan pemutihan. Dalam penyelenggaraan pengamanan PMI, Kadin Indonesia akan merancang sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, serta Perwakilan RI memonitor status juga keberadaan PMI di tempat negara penempatan. Upaya ini dijalankan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, serta komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun acara pemberdayaan juga kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI dapat kembali bekerja pada negara lain dengan pendapatan lebih lanjut tinggi. Inisiatif ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, dan juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang mana rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin mempunyai roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai lapangan usaha ekspor jasa. Hal ini menyokong target pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional 8 persen.
