JAKARTA – eksekutif Provinsi (Pemprov) DKI DKI Jakarta mengingatkan kembali terhadap para pelaku bisnis serta publik tentang pentingnya memahami kewajiban Pajak Reklame. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah lalu Retribusi Daerah, yang tersebut merupakan langkah lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara otoritas Pusat juga otoritas Daerah.
Pajak reklame merupakan sumbangan penting bagi konstruksi kota dan juga pengelolaan lingkungan periklanan yang digunakan lebih banyak tertib dan juga berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, pemahaman yang tersebut baik tentang aturan ini menjadi hal yang mana krusial bagi para pelaksana reklame, khususnya di tempat wilayah DKI Jakarta,” ujar Kepala Pusat Angka dan juga Data Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny di pernyataannya, Selasa (1/4/2025).
Selain sebagai sumber pendapatan daerah, pajak reklame juga menjadi bagian dari upaya penataan tata ruang kota yang tersebut tambahan estetis serta tertib. Pemahaman yang mana tepat mengenai ketentuan ini diharapkan dapat mengupayakan para pelaku usaha untuk tetap saja taat pajak dan juga menghindari kemungkinan sanksi hukum yang digunakan berlaku.
Pajak Reklame adalah pajak yang dimaksud dikenakan berhadapan dengan penyelenggaraan reklame, yakni segala bentuk media yang mana digunakan untuk iklan atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan. Jenis reklame ini mencakup billboard, spanduk, stiker, selebaran, hingga reklame digital seperti videotron.
Jenis Reklame yang dimaksud Menjadi Barang Pajak
Objek Pajak Reklame meliputi berbagai bentuk reklame, antara lain:
1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron
2. Reklame kain (banner, spanduk, kemudian sejenisnya)
3. Reklame stiker
