JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pembangunan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu diadakan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah di area Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dimaksud diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan perkembangan yang dimaksud merata juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di tempat Papua.
Deputi Area Penguraian Wilayah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi dan juga sinkronisasi berbagai inisiatif pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara mempunyai hak yang digunakan sebanding menghadapi pembangunan.
Sejak awal RPJMN pada 2014, pemerintah telah dilakukan menekankan pada pembangunan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita meninjau adanya ketimpangan antara wilayah timur juga barat. Semua berhak menghadapi perkembangan yang dimaksud merata dan juga berkeadilan,” ucapannya pada Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Awal Minggu (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk ekonomi lokal, pada mana dampaknya dapat dirasakan dengan segera oleh masyarakat.
Pengembangunan Papua melalui RIPPP juga RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang digunakan berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi perkembangan yang dimaksud detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan disusun Bappenas guna meyakinkan keberlanjutan perkembangan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap saja mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan penduduk lokal.
