JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan di dalam Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang dimaksud belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong penyelenggaraan pembangkit listrik terbarukan sesuai kemungkinan energi setempat juga dedieselisasi, perkembangan jaringan distribusi serta terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mengupayakan penurunan impor energi kemudian tercapainya target stok infrastruktur pada perkembangan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan permintaan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana dan juga Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tak mampu hanya sekali mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi dalam Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, juga pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di dalam sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi lalu kebijakan untuk memobilisasi pendanaan serta pembangunan ekonomi swasta tersebut. Kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta juga lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang tersebut dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah penyelenggaraan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang digunakan diarahkan untuk mengupayakan proyek energi terbarukan di tempat desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas bidang usaha yang dilakukan,” katanya pada siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, kemudian Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan di area Indonesia mencakup akses listrik yang mana berkualitas. Tidak hanya saja ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa di area desa.
Pemerintah Indonesia kemudian seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi pada sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus menggalang saudara-saudari kita yang berada dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman lalu terjangkau dengan peluang energi terbarukan di dalam area masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang mana berkualitas, warga desa bisa jadi menerima berbagai khasiat dalam berbagai bidang, salah satunya modernisasi di aktivitas pertanian atau yang mana kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di tempat desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
