JAKARTA – Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) mengkaji 130 laporan dugaan pelanggaran money politics atau urusan politik uang yang mana terjadi selama masa tenang pilkada serta hari pencoblosan pendapat serentak. Jumlah yang dimaksud tercatat oleh Bawaslu hingga pukul 16.00 WIB, Rabu (27/11/2024).
“Bawaslu melakukan kajian terhadap 130 laporan serta informasi awal terkait dugaan pelanggaran urusan politik uang yang terjadi di masa tenang. Angka ini juga merupakan data per hari ini, Rabu 27 November,” ujar anggota Bawaslu Puadi dalan konferensi pers di tempat kantor Bawaslu, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (27/11/2024).
Dia menjelaskan, pada waktu masa tenang terdapat 71 dugaan insiden pembagian uang dan juga 50 dugaan peluang pembagian uang. Sedangkan pada tahapan pemungutan pengumuman terdapat 8 dugaan kejadian pembagian uang dan juga 1 dugaan perkembangan kemungkinan pembagian uang.
“Nah, dugaan pembagian uang di tempat masa tenang terdiri dari 11 dugaan perkembangan hasil pengawasan Bawaslu juga 60 dugaan perkembangan dari laporan rakyat untuk Bawaslu,” katanya.
“Kemudian dugaan kemungkinan pembagian uang terdiri dari 11 dugaan kemungkinan perkembangan dari hasil pengawasan Bawaslu serta 39 dugaan insiden merupakan laporan warga untuk Bawaslu,” sambungnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan dugaan pelanggaran dikaji selama 5 hari. Jajaran Bawaslu area akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan apakah 130 perkara itu sanggup ditindaklanjuti.
“Terhadap informasi awal berhadapan dengan hasil pengawasan jajaran Bawaslu yang akan kita lanjutkan dengan melakukan pleno untuk ditetapkan sebagai temuan atau tidaklah di dalam tingkatan masing-masing baik provinsi maupun kabupaten serta kota,” ujar Bagja.
Dia mengumumkan perkara urusan politik uang ini akan dikenakan pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Pasal 73 ayat 4 dijerat penjara paling singkat 36 bulan juga paling lama 72 bulan serta rendah paling sedikit Rp200 jt juga paling berbagai Rp1 miliar,” lanjutnya.
