JAKARTA – Seiring berlanjutnya perlambatan perekonomian China, banyak pemerintah area di area negara yang dimaksud menghadapi kesulitan keuangan. Kondisi ini menggerakkan merekan untuk mengadopsi berbagai taktik yang semakin imajinatif demi memunculkan pendapatan, yang digunakan memberikan tekanan signifikan untuk penduduk serta dunia usaha.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sebagian pemerintah wilayah pada China sudah menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa tindakan hukum ekstrem, pemerintah tempat melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang dimaksud secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik yang dimaksud melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di tempat provinsi-provinsi yang digunakan mengalami perkembangan pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, pribadi perempuan tua pada Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan cuma akibat berjualan 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di tempat distrik Daxing di area Beijing, pribadi distributor yang membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram juga menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan akibat melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seseorang petani yang memelihara kemudian menyembelih babi, lalu mengedarkan dagingnya untuk kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seseorang petani yang tersebut merancang jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Denda serta Penyitaan
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda juga penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda kemudian penyitaan ini mencakup denda serta aset yang mana telah terjadi disita.
