Tentara Prancis Mulai Hengkang dari Senegal, Negara Bekas Jajahannya

DAKAR – Para tentara Prancis mulai meninggalkan Senegal, negara bekas jajahannya di dalam Afrika Barat.
Hengkangnya pasukan Prancis itu ditandai dengan penyerahan dua prasarana militer untuk Senegal.
Kedutaan Besar Prancis dalam Dakar telah terjadi mengumumkan penyerahan dua prasarana militer yang dimaksud pada hari Senin, sebagaimana dilansir Russia Today, Selasa (11/3/2025).
Langkah Prancis itu terjadi belaka beberapa minggu pasca Paris serta Dakar membentuk komisi dengan untuk menyelesaikan penyerahan pangkalan lalu pengunduran sekitar 350 tentara Prancis dalam negara Afrika Barat itu hingga akhir tahun 2025.
November lalu, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menyatakan bahwa pasukan Prancis akan meninggalkan Senegal, menyampaikan penampilan mereka tidaklah sesuai dengan kedaulatan Senegal.
“Sesuai dengan tindakan komisi bersama…pihak Prancis memulihkan untuk pihak Senegal prasarana kemudian perumahan di tempat distrik Marechal juga Saint-Exupery,” kata Kedutaan Prancis di dalam Senegal pada sebuah pernyataan tertanggal Hari Jumat pekan lalu, mengacu pada instalasi militer di area Ibu Daerah Perkotaan Senegal, Dakar.
“Terletak dalam dekat Taman Hann, distrik-distrik ini siap untuk dikembalikan sejak musim panas tahun 2024,” katanya, seraya menambahkan bahwa lokasi lain akan dipindahkan sesuai dengan jadwal yang digunakan disepakati bersama.
Pemerintah baru Senegal, yang dimaksud baru berkuasa kurang dari setahun, telah dilakukan mengambil sikap keras terhadap diperkenalkan pasukan Prancis, mengikuti tren regional di tempat mana bekas koloni memutuskan hubungan pertahanan dengan Paris.
Negara-negara tetangga Senegal di dalam Afrika Barat; Burkina Faso, Mali, serta Niger, semuanya sudah memutuskan hubungan dengan Paris melawan dugaan kegagalan pada memerangi pemberontak jihadis dan juga telah terjadi berupaya bekerja mirip pertahanan dengan Rusia.
Bulan lalu, Prancis menyerahkan kamp militer Port-Bouet—satu-satunya pangkalan militernya pada Pantai Gading—kepada otoritas negara Afrika Barat tersebut.
Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara menyatakan di pidato akhir tahunnya pada bulan Desember bahwa keluarnya sekitar 600 tentara Prancis dimaksudkan untuk memodernisasi angkatan bersenjata nasional.
Pada akhir Januari, militer Prancis menyerahkan pangkalannya yang tersebut tersisa di tempat Chad, yang merupakan basis terakhir Prancis di tempat wilayah Sahel yang dimaksud bermasalah setelahnya pemerintah negara Afrika Tengah itu secara tak terduga mengakhiri kemitraan militer dengan mantan penguasa kolonialnya pada bulan November, lalu menyatakan pakta yang disebutkan “sudah tak berlaku lagi”.






