Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur serta Sistematis Parcok pada pemilihan kepala daerah 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Pihaknya juga tiada mengawasi adanya pola yang tersebut terstruktur serta sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidaklah mengamati pola yang dimaksud terstruktur serta sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (2/12/2024).
Bima Arya pun mengungkapkan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi pada Pilkada. “Yang identik di area semuanya akibat aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak ada terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang dimaksud khas, aduan yang tersebut seperti tadi.”
Dia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah macam aduan di dalam Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan banyak ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang mengadukan penantang. Ada yang dimaksud mengadukan ASN. Ada ASN yang mengadukan politisi atau partai lantaran beliau nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, juga setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data serta ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang tersebut masuk akan dilihat perkara per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus masalah Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum meninjau aduan secara langsung spesifik mengenai itu,” pungkasnya.
