JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang mana sudah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI juga kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang digunakan kuat, profesional, lalu fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang digunakan mampu mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di dalam X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang dimaksud menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI kemudian minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen rakyat harus memverifikasi ada rambu-rambu hukum yang mana jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana melakukan konfirmasi bahwa inovasi ini tak akan menghadirkan dampak di area luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan permasalahan di area internal TNI? Salah satu tantangan besar di dalam TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran akibat prestasi, bukanlah akibat faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang mana makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik di tempat di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional kemudian berpihak pada rakyat. Maka justru akibat itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk lalu terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan kebijakan pemerintah, terus-menerus membantu kewenangan pemerintah yang sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
