JAKARTA – Partai Ummat dan juga Partai Buruh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud menghapus ambang batas presiden. Dengan putusan itu, kedua partai akan menyiapkan calon presiden yang digunakan akan diusung pada pemilihan raya 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani mengapresiasi MK yang tersebut sudah pernah menghapus ambang batas presiden. Pasalnya, ambang batas presiden sebesar 20% tak masuk akal dan juga melanggar UUD 1945.
“Partai Ummat menyambut baik putusan MK yang tersebut menghapuskan presidential threshold 20% dikarenakan memang sebenarnya persyaratan ini tak masuk akal kemudian melanggar UUD 1945,” katanya, Kamis (2/1/2025).
Buni menyatakan, Partai Ummat sangat menghargai putusan MK lantaran sudah pernah sesuai dengan harapan berbagai pihak di dalam Indonesia. Buni berharap, hapusnya ambang batas parlemen sanggup meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah Tanah Air.
“Semoga ini akan mengikis kekuatan oligarki yang digunakan telah dilakukan mengangkangi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Semoga pada 2029 Indonesia mendapatkan presiden terbaik dari hasil urusan politik yang tersebut dilandasi oleh niat baik untuk memperbaiki Indonesia,” tutur Buni.
Buni juga berharap, seluruh partai urusan politik sanggup berkontestasi dengan aturan yang mana adil. “Tidak ada lagi satu pihak yang tersebut ingin mendominasi permainan dengan cara curang lewat aturan yang dimaksud tidaklah adil. Itu inti dari putusan MK ini,” ucapnya.
Saat disinggung ihwal kans mengajukan figur untuk Pilpres 2029, Buni berkata, Partai Ummat akan mendiskusikan pascaputusan MK. “Insyaallah hal ini akan menjadi pembicaraan pada di internal partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal juga menyambut baik putusan tersebut. “Puji syukur terhadap Tuhan. Hari ini, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan bahwa presidential threshold adalah 0 persen atau dihapus. Dengan ini, pada pemilihan raya 2029, Partai Buruh mampu mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai kebijakan pemerintah lain,” katanya.
