JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump sudah mengumumkan bahwa beliau akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan dalam jaringan Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh berhadapan dengan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengesahkan RUU kontroversial yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial di kepemilikan tanah, kesulitan lama pada kegiatan ekonomi paling maju pada Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah terjadi menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani lapisan kulit putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga epidermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak ada mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memberi peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mana mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di area Afrika Selatan kemudian salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan datang menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di area bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian dikarenakan hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang mana digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah juga isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra kebijakan pemerintah serta perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang digunakan berakar kuat di supremasi hukum, keadilan juga kesetaraan. eksekutif Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
