JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang mana diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri lalu perwakilan menteri yang tersebut dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih banyak terlihat sebagai pura-pura zaken, pada mana unsur politikus masih dominan, kemudian bahkan mengesampingkan profesional yang bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep dalam mana menteri-menteri yang tersebut diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan bukan terikat dengan kepentingan partai, dan juga hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman di area sektor yang digunakan dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional juga teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga urusan politik dagang sapi istilah populer yang mana menggambarkan negosiasi urusan politik yang transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon delegasi menteri yang tersebut dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih tinggi diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
