JAKARTA – Efisiensi anggaran yang mana sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan sektor ekonomi 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat perkembangan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Perekonomian 8%: Utopis atau Realistis?”, yang tersebut dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan perekonomian mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan lalu akselerasi yang mana signifikan. Untuk mencapai hitungan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan juga optimlaisasi pengelolaan acara prioritas. Tak cuma itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tiada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tak ada negara yang dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tiada menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah keseluruhan kementerian di kabinet bukan serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tidak ada memberikan khasiat dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang digunakan dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang digunakan selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang mana tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran lalu strategi perkembangan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang digunakan tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di dalam sisi lain, pemerintah juga harus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan menghambat acara strategis yang dapat menyokong perkembangan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
