JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang dimaksud berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang mana hanya saja miliki 11 komisi.
Penambahan total komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, total komisi akan diinformasikan pada Mulai Pekan (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah disampaikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah keseluruhan komisi dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengadakan rapat sebelum menentukan jumlah total komisi. Setelah itu, DPR akan mengatur badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang dimaksud beredar, adapun susunan komisi pada DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, kemudian TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber lalu Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Ketenteraman Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Data Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, kemudian Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria serta Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
