NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih banyak dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang dimaksud tak dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk jual operasinya di area Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang mana dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam ketika ini tak memadai.
“Pernyataan yang dimaksud dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi juga jaminan yang diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih besar dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tiada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tiada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang mana diajukan pemilik aplikasi, yang mana berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menangguhkan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tidaklah akan dihukum dikarenakan melanggar larangan tersebut.
