JAKARTA – Kelanjutan perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) kembali disangsikan di area berada dalam efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dijalankan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk perkembangan IKN .
Dody mengatakan, sejumlah anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya saja tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidaklah ada,” ujar Dody ketika ditemui di area Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pengerjaan infrastruktur dasar yang digunakan dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang mana tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dimaksud diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang dimaksud sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang dimaksud diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menegaskan keberlanjutan fiskal di area berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang tersebut terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review juga ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang dimaksud diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) dan juga acara bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak lalu efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah lama menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan meskipun tiada mengucapkan IKN kan telah tak lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang digunakan menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan perkembangan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang tersebut telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sebagian sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
