JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera menyelenggarakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak di tempat Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga lalu pemerintah wilayah hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Penting Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan institusi belajar gratis, ilmiah, serta demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Komunitas Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, dan juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). eksekutif tak mendengar pengumuman peserta didik yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan tiada pernah serupa sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang digunakan ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah bukan mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan ketika peluang yang tersebut tepat agar kepala wilayah juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah keseluruhan massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan lebih tinggi besar mengingat tuntutan merekan hingga pada masa kini tidak ada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
