DKI Jakarta – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet miliki peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan program-program yang berdampak segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat membesar negara yang mana diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang mana bertanggung jawab pada menjalankan kementerian yang digunakan dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang juga tugas masing-masing, juga melaksanakan program-program yang dimaksud sesuai dengan visi juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri mempunyai peran pada pengambilan tindakan dan juga pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum juga ketentuan pembentukan menteri pada Undang-Undang di dalam Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri lalu diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Hal ini menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan dengan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, dan juga fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan susunan organisasi kementerian serta mekanisme pembentukan dan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri direalisasikan secara dengan segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang mana diatur pada bervariasi pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, kemudian pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Nusantara Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi kemudian efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, serta keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi dan juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling sejumlah 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
