Diambil dari Aset Rusia, G7 Rampungkan Pinjaman Rp788,9 Trilyun ke tanah Ukraina

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam (Amerika Serikat) Antony Blinken mengatakan, bahwa Komunitas G7 secara bergerak terus bekerja untuk menyelesaikan paket pinjaman multi-miliaran dolar untuk tanah Ukraina dari aset Rusia yang dibekukan oleh Barat.
Berbicara pada konferensi pers pasca pertemuan G7 di dalam Italia, Blinken menyuarakan komitmen kelompok itu untuk menjamin bahwa Kiev memiliki dana serta amunisi yang digunakan cukup untuk terus berperang “secara efektif” pada tahun 2025 atau untuk terlibat di negosiasi potensial dengan Kota Moskow dari tempat yang dimaksud kuat.
“Dalam dukungan kami untuk Ukraina, kami sedang menyelesaikan USD50 miliar -setara Rp788,9 triliun (kurs Rp15.779/USD)- yang digunakan sudah diamankan dari aset Rusia yang mana dibekukan,” kata Blinken.
Diketahui Negeri Paman Sam dan juga sekutunya telah terjadi membekukan aset sekitar senilai USD300 miliar milik bank sentral Rusia menyusul eskalasi konflik tanah Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan Juni, anggota G7 menjanjikan pinjaman USD50 miliar untuk Kiev, yang digunakan akan dilunasi menggunakan uang Moskow.
Sebagian besar dana yang mana dibekukan, atau sekitar USD206 miliar tersimpan di area Euroclear. Lembaga kliring yang tersebut berbasis di dalam Brussels sudah memperkirakan bahwa aset Rusia yang digunakan disita memunculkan USD5,4 miliar di bentuk bunga di area tiga kuartal pertama tahun fiskal ini.
Presiden Negeri Paman Sam Joe Biden mengumumkan pada bulan Oktober “keputusan bersejarah” untuk memberikan pinjaman USD20 miliar ke negeri Ukraina yang digunakan akan dibayar kembali dengan bunga yang digunakan diperoleh dari aset negara Rusia yang tersebut tidak ada bergerak.
Barat dan juga para pendukung Kiev telah lama mencoba mempercepat alokasi dana yang disebutkan di tempat berada dalam perasaan khawatir bahwa Presiden Negeri Paman Sam terpilih Donald Trump dapat memangkas bantuan untuk Ukraina. Selama kampanye, Trump berulang kali bersumpah untuk mengempiskan bantuan untuk tanah Ukraina apabila terpilih.
Awal bulan ini, pemimpin negara Ukraina Vladimir Zelensky menuntut agar semua aset kedaulatan Rusia senilai USD300 miliar yang dimaksud tiada bergerak diberikan untuk Kiev.
Sedangkan Kota Moskow telah dilakukan berulang kali mengecam pembekuan aset sebagai tindakan “pencurian” serta mengingatkan bahwa memanfaatkan dana ini sebagai aksi ilegal juga menjadi preseden berbahaya.






