JAKARTA – Dorongan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menimbulkan partai kebijakan pemerintah (parpol) terus bergulir. Hal itu buntut dari dipecatnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, establishment partai kebijakan pemerintah baru oleh Jokowi untuk membuktikan siapa yang kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung keduanya.
“PDIP: Jokowi bukanlah siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno diakun media sosial resminya @adiprayitno_20, Kamis (19/12/2024).
Adi menyarankan, Jokowi sebaiknya bukan bergabung dengan partai lain yang mana mapan melainkan menimbulkan partai sendiri. Sebab bila terlibat partai maka kekuatan Jokowi akan segera terlihat pascatidak bergabung dengan PDIP.
“Sekarang keduanya resmi talak. Menarik klo Pakde bikin partai baru utk buktikan siapa lebih besar kuat. Kalo cuma terlibat partai yg mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sm PDIP,” tulisnya lagi.
Salah satu pembuktian siapa yang lebih besar kuat, Menurut Adi, adalah mendirikan partai baru ketimbang mengambil bagian partai lain. Apalagi pendirian partai urusan politik merupakan tradisi yang dimaksud baik di demokrasi.
”Dua poin sebelumnya tadi dibuat lantaran Pakde terus-menerus dikaitkan tentang kemungkinan gabung partai lain. Ketimbang terlibat partai lain, menurut awak Pakde lebih lanjut mantab bikin partai baru. Tradisi yg baik dlm demokrasi. Kecuali Pakde mau pensiun, tak perlu capak parte,” tulisnya.
Adi menilai, memproduksi partai baru bagi Jokowi tidak ada sulit mengingat ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai segalanya.
