JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memohonkan pemerintah wilayah (Pemda) mempercepat pendataan kondisi irigasi pada wilayah untuk memperkuat swasembada pangan. Pendataan juga dijalankan terhadap sawah tanpa irigasi maupun irigasi yang dimaksud rusak pada wilayahnya.
Hal ini ditekankan Mendagri ketika menjadi pemimpin Rapat Sinkronisasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dimaksud dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lalu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di dalam Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Mulai Pekan (16/12/2024).
“Paling utama adalah yang dimaksud harus kita kerjakan adalah satu, yaitu kesulitan irigasi. Jadi irigasi, tolong data dari kabupaten kemudian kota, kadang-kadang ada juga (kota) yang punya desa, kota baru ini terutama. Hal ini tolong dicek per kabupaten lalu kota dan juga direkap oleh provinsi,” ujarnya.
Pendataan diadakan terhadap sawah tanpa irigasi maupun irigasi yang dimaksud rusak pada wilayahnya. Pendataan ini dijalankan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang digunakan dibantu Kepala Dinas Pertanian kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Informasi ini kemudian direkap kemudian dilaporkan untuk pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Saya minta hari Mulai Pekan depan atau Selasa depan semua direkap oleh seluruh Sekda provinsi, merekap ini dari kabupaten lalu kota,” ucapnya.
Menko Sektor Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan berkali-kali menyampaikan terkait kegiatan swasembada pangan pada 2027. Dia mengajukan permohonan jajaran Pemda bergerak cepat menyokong acara tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersebut dimiliki.
“Mohon didata sawah-sawah kita yang tersebut belum ada irigasinya atau irigasinya yang dimaksud telah rusak, sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didaftar, didata, kirim ke Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Koordinator Sektor Pangan agar ini dapat kita selesaikan,” ungkapnya.
Terkait pupuk, pemerintah telah dilakukan meyakinkan ketersediaan pupuk dengan alokasi 9,55 jt ton. otoritas juga mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan penyuluh dari pusat untuk area yang mana kekurangan maupun tak terlibat penyuluhnya.
“Bagi kabupaten-kabupaten provinsi yang digunakan penyuluhnya tidak ada terlibat atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada ada Inpres, penyuluh boleh diangkat dari pusat,” ucapnya.
