JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI DKI Jakarta yang tersebut mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang kemudian Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja pada beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang dimaksud berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang digunakan memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang digunakan harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dimaksud dilaksanakan sebagian masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup lantaran tiada sanggup melanjutkan kontrak gedung, hasil penjualan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidak ada tahu pasti penyulut sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi dunia usaha yang dimaksud memang sebenarnya lagi sulit di dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang digunakan menyokong PHK massal, yaitu pelemahan daya beli publik serta juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang mana dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah juga DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah serta DPR harus bekerja sebanding untuk mengantisipasi dampak ekonomi lalu ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area berada dalam lesunya ekonomi.
