JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini dihadiri oleh dan juga memang benar tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang disebutkan tidak ada mengikat kepala tempat yang tersebut berada di tempat bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, juga mampu sekadar ke depan instruksi mirip bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang dimaksud diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, dapat cuma terlibat menggerakkan massa mengupayakan adanya perubahan, kemudian jikalau itu terjadi kedudukan pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan juga tidaklah sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat dan juga perwakilan kepala area yang mana berasal dari PDIP. Megawati meminta-minta kadernya untuk tak bergabung pada kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah dan juga delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang mana telah di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area kemudian perwakilan kepala area PDI Perjuangan, satu kepala tempat kemudian perwakilan kepala tempat untuk menunda perjalanan yang dimaksud akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
