JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip pribadi pejabat negeri Israel yang tiada disebutkan namanya, mengungkapkan kelompok Palestina organisasi Hamas yang dimaksud mempunyai tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, melanjutkan fase pertama gencatan senjata dan juga terus membebaskan tawanan negeri Israel yang dimaksud ditahan dalam Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, di tempat mana tanah Israel akan mengakhiri konflik dengan imbalan kelompok Hamas membebaskan semua tawanan yang dimaksud tersisa, dan juga dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, kemudian menyerahkan kendali sipil melawan Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata kemudian kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang tersebut kita butuhkan, juga legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang digunakan merek katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi mengungkapkan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai pergerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina sebagai negara, penentuan nasib sendiri, serta hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok organisasi Hamas untuk Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku serta kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan kemudian prasarana warga Palestina, di hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan di dalam Daerah Gaza serta bahkan di dalam Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, kemudian agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek keberadaan ini.”
