JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meneken aturan pemberian jaminan pemeliharaan kemampuan fisik bagi menteri negara yang digunakan telah terjadi berakhir masa tugasnya atau purnatugas. Aturan yang dimaksud diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Pemastian Pemeliharaan Aspek Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.
Aturan yang dimaksud ditetapkan pada Selasa (15/10/2024). “Menteri negara yang mana telah dilakukan selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan,” bunyi Pasal 1 ayat 1 aturan tersebut.
Pemeliharaan jaminan kebugaran juga diberikan untuk Sekretaris Kabinet yang digunakan telah terjadi selesai melaksanakan tugas kabinet. Garansi pemeliharaan kondisi tubuh juga diberikan terhadap istri/suami yang tersebut sah juga tercatat pada administrasi menteri negara. Keamanan pemeliharaan kondisi tubuh dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kondisi tubuh berdasarkan kendali mutu kemudian kendali biaya.
“Manfaat jaminan pemeliharaan kondisi tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bentuk pelayanan kebugaran promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi media berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat 2 pada aturan tersebut.
Penyelenggara jaminan pemeliharaan kebugaran dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan jaminan pemeliharaan kebugaran Ketua, Wakil Ketua, kemudian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri kemudian Pejabat tertentu.
Premi jaminan pemeliharaan kebugaran dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk pengurus jaminan pemeliharaan kondisi tubuh secara sekaligus. Pendanaan jaminan pemeliharaan kebugaran bersumber dari anggaran pendapatan lalu belanja negara (APBN) melalui bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
Jaminan pemeliharaan kebugaran tidak ada diberikan untuk menteri negara yang tersebut dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang digunakan telah lama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lalu, menteri yang dimaksud mengundurkan diri lantaran ditetapkan menjadi terperiksa maka faedah jaminan pemeliharaan kondisi tubuh ditunda sampai sudah pernah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau mengundurkan diri lantaran mendapatkan putusan pengadilan yang dimaksud sudah memperoleh kekuatan hukum masih dikarenakan melakukan aksi pidana.
