DKI Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengutarakan perluasan lahan sawah bermetamorfosis menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat.
Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan, pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Proyek Cetak Sawah seluas 3 jt hektar tahun 2025-2027 untuk membantu Kedaulatan Pangan juga Lumbung Pangan Dunia.
”Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan serta dunia usaha global apabila tak diantisipasi,” kata Husnain ke Jakarta, Senin.
Untuk itu, persiapannya penting dikerjakan dari sekarang. Daerah prioritas acara yang dimaksud adalah Merauke (Papua Selatan) kemudian Kalimantan Tengah masing-masing 1 jt hektar, Kalimantan Selatan 500 ribu hektar kemudian Sumatera Selatan 250 ribu hektar, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.
Krisis pangan masih berubah menjadi isu penting yang dimaksud meresahkan sejumlah negara akibat dapat berdampak pada krisis kegiatan ekonomi global. Organisasi Pangan dan juga Pertanian (FAO) serta Rencana Pangan Planet (WFP) mengeluarkan peringatan keras krisis pangan akut yang dimaksud membayangi tambahan dari 59 negara dengan penduduk bumi sekitar 970 juta.
Beberapa keadaan yang dimaksud disinyalir sebagai pemicu yaitu pelambatan produksi pangan, kelangkaan dan juga kenaikan komponen baku industri, inovasi iklim, juga konflik antar negara Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menghambat ekspor kemudian harga jual unsur pangan seperti gandum juga biji-bijian.
Penduduk Nusantara ketika ini berjumlah 281,6 jt jiwa dengan laju pertumbuhan 1,1 persen per tahun, sehingga pada tahun 2033 diperkirakan akan mencapai 309,8 jt jiwa. Jumlah ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan produksi beras. Secara nasional, lahan sawah beralih fungsi sekitar 90-100 ribu hektar per tahun yang apabila tanpa kompensasi apa-apa akan menyebabkan penurunan terus menerus kapasitas produksi pangan nasional, khususnya beras.
Fakta BPS (2023) menyebutkan pada tahun 2022 lahan sawah Indonesia memproduksi padi 55,67 jt ton gabah kering giling (GKG) setara dengan 32,07 jt ton beras, sedangkan konsumsi 35,3 jt ton beras, terdapat defisit sekitar 3,23 jt ton beras. Untuk itu diperlukan peningkatan luas areal tanam melalui pencetakan sawah baru. Lahan-lahan yang berubah menjadi target perluasan areal pertanian adalah lahan non gambut, baik yang tersebut berada di lahan rawa maupun non rawa.
Staf Khusus Menteri Pertanian RI Sektor Percepatan Produksi Pertanian Muhammad Arsyad memaparkan selama ini pemerintah sudah ada melakukan aksi menambah area lahan pangan selain mengoptimalkan lahan pangan yang mana tersedia.
”Selama ini pemerintah sudah ada melakukan pergerakan menambah area lahan pangan selain mengoptimalkan lahan pangan yang mana tersedia. Ada peluang, tantangan, kemudian kendala. pemerintahan membutuhkan solusi berhadapan dengan kendala-kendala yang mana ditemui di dalam lapangan,” kata Arsyad.
Sementara itu, guru besar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor Budi Mulyanto mengutarakan penambahan luas lahan pangan memang sebenarnya penting diwujudkan di dalam Indonesi lantaran luas lahan pangan per kapita dalam Indonesia paling rendah dalam dunia yaitu hanya saja 0,026 hektar per kepala.
Budi mengakui, menambah areal lahan pangan berubah jadi tantangan bagi pemerintah sebab masih berbagai persoalan yang tersebut harus diurai. Saat ini masih sejumlah provinsi yang dimaksud area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum berubah menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dampaknya alih fungsi lahan masih belum optimal untuk dikendalikan.
Kondisi semacam ini menyebabkan kerawanan agraria yang tersebut dapat berdampak pada kerawanan nasional. Perlu segera dijalankan penguatan dengan langkah strategis seperti membentuk Kawasan Penting Nasional Pangan (KSNP) dengan diversifikasi sumber materi pangan.
Artikel ini disadur dari Kementan: Perluasan lahan sawah kunci menuju kedaulatan pangan
