Palu – Kongres Nasional Mineral Kritis Negara Indonesia (KNMKI) memacu komitmen para pihak, di pengelolaan lapangan usaha nikel tambahan adil juga berkelanjutan.
“Kami ingin menciptakan masa depan, tak belaka menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat lokal juga lingkungan,” kata Ketua Panitia KNMKI Linda Rosalina, pada Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.
Menurut dia, upaya Nusantara menjadi pemain kunci pada rantai pasok nikel global, teristimewa di konteks transisi energi, telah terjadi mengakibatkan beragam tantangan sosial lalu lingkungan.
Sebanyak 15 organisasi rakyat sipil berkumpul di KNMKI untuk mengkaji isu-isu penting terkait lapangan usaha nikel pada Indonesia. Acara itu mengusung tema, telaah kritis bidang pertambangan kemudian proses pengolahan lebih lanjut nikel dengan perspektif keadilan sosial serta lingkungan.
Menurut Linda, kegiatan itu bertujuan mengupas dampak sosial, lingkungan, juga tata kelola bidang nikel secara komprehensif, teristimewa di kaitannya dengan keadilan bagi komunitas lokal.
Direktur Aksi Ekologi lalu Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting menyoroti pengaplikasian PLTU batu bara ke sektor nikel, berubah jadi penyumbang utama pencemaran udara kemudian air dalam Sulawesi.
Dia mengusulkan solusi dalam bentuk pengembangan jaringan transmisi dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam kawasan industri.
“Produksi nikel penting diperlambat, untuk sejalan dengan pengembangan energi terbarukan, demi menurunkan dampak lingkungan terhadap warga lokal,” katanya menegaskan.
Artikel ini disadur dari KNMKI dorong komitmen para pihak dalam tata kelola industri nikel
