JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, juga prospek strategis yang mana menuntut respons cepat kemudian tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Keselamatan Laut (Bakamla) RI di tempat Laut Natuna Utara sebab mengganggu aktivitas survei juga pengolahan data seismik 3D yang diadakan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral lalu hal yang dimaksud menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini tidak hanya saja mempertegas kedudukan strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara di menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tiada akan mundur menghadapi klaim sepihak yang mana bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara mempunyai luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia pada menolak klaim China di tempat Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi lalu kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN kemudian PBB menjadi langkah strategis yang mana menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 khususnya sebagaimana tertuang pada pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat dan juga yurisdiksi negara pantai di tempat Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidaklah cuma menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Keselamatan Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 bukan berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang dimaksud sedang terjadi dalam Laut Merah lalu Teluk Aden yang dimaksud melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang mana merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman kritis berbentuk lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, lalu risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak segera pada sektor ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang tersebut sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk pada dunia, di tempat mana sehari dapat dilewati lebih banyak dari 200 kapal. Volume perdagangan yang dimaksud menyeberangi jalur ini bisa jadi mencapai lebih tinggi dari USD400 miliar pada setahun.
Sebagai respons, Indonesia meningkatkan kekuatan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di tempat jalur vital tersebut. Patroli maritim yang dimaksud lebih lanjut intensif, kerja serupa dengan negara-negara tetangga, juga modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Kesempatan Besar di tempat Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di dalam tahun 2024. Dengan prospek pasir yang tersebut mampu disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk mengupayakan proyek infrastruktur yang tersebut dilaksanakan pada Indonesia dibandingkan untuk dikirimkan ke pasar internasional ke negara lain.
