JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau pemilihan gubernur 2024, Awal Minggu (24/2/2025) lalu. Ada 24 perkara yang digunakan diputuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digunakan terdiri dari 24 Provinsi serta Kabupaten/Kota.
Keputusan MK yang dimaksud menjadi tantangan bagi setiap elemen warga untuk bergabung dan juga serta berkontribusi secara terlibat dan juga terlibat di melakukan fungsi pemantauan sekaligus pengawasan.
“Kami Lembaga Pengamat pemilihan raya Suara Rakyat (LPP Surak) sebagai proponen warga demokrasi siap mengawal putusan MK di dalam melawan pada setiap tahap pelaksanaannya agar dapat berjalan jujur, adil, transparan juga berintegritas, dan juga melahirkan pemimpin tempat yang dimaksud memiliki legitimasi kuat sebagai representasi pendapat rakyat,” ujuar Imam Sunarto, Sekjen LPP Surak, Kamis (27/2/2025).
LPP Surak selama ini dikenal sebagai Lembaga Pengamat pemilihan raya di tempat bawah binaan Bawaslu yang terakreditasi nasional. LPP Surak miliki kelebihan pada bidang teknologi dan juga sistem IT yang tersebut dapat mengurai dan juga melakukan investigasi secara komperhensif untuk mengatasi sengkarut persoalan pemilihan umum termasuk mendokumentasikan kecurangan dengan canggih, cepat, kemudian terintegrasi.
Ketua Ad Interim LPP Surak Yudi Cahya Prawira mengatakan, LPP Surak mempunyai kemampuan teknologi pengawasan pilpres yang tersebut tersertifikasi hak cipta dan juga hak paten pada berbagai lembaga yang dimaksud diakui negara dan juga dunia Internasional seperti ISO juga KAN.
“Sistem yang disebutkan menjadi solusi melawan berbagai persoalan pilpres dalam Republik ini,” ujar Yudi yang dimaksud juga pendiri LPP Surak.
LPP Surak meminta para pihak yang dimaksud berkepentingan pada kontestasi pemilihan ini untuk melibatkan LPP Surak secara terlibat pada PSU demi menghindari hal-hal tak diinginkan para pihak yang tersebut berkontestan.
“Semua kontestan membutuhkan kepastian kemenangan secara de fakto maupun de jure. Kami siap mengawal, memfasilitasi, lalu menghadirkan teknologi yang digunakan dibutuhkan agar proses PSU berjalan sesuai ekspektasi. Mari bersinergi sama-sama melahirkan pemimpin yang tersebut berintegritas melalui pilpres yang tersebut fair, jujur, lalu adil,” katanya.
