Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Ini adalah Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya masih bertanggung jawab melawan situasi yang tersebut terjadi dalam perusahaan, meskipun perkara yang mana mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang mana diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan juga perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada pada pundaknya. Oleh lantaran itu, ia bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta meyakinkan kejadian sejenis tidak ada terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang tersebut diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di tempat Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang dimaksud sudah pernah memunculkan kegaduhan pada masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan lalu kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tak dengan segera tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tiada memperkeruh suasana dan juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan juga evaluasi internal.

“Kami sangat memperkuat proses penegakan hukum yang mana dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang dimaksud ditemukan dan juga memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah membentuk crisis center yang mana bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau kemungkinan risiko bidang usaha lalu operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pada menangani berbagai tantangan dalam masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada meyakinkan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang mana sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.