Ibukota – Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki mengemukakan bahwa peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT-KUMKM) di beberapa wilayah masih penting ditingkatkan agar dapat membantu mewujudkan KUMKM yang dimaksud tangguh, berdaya saing, serta siap bersaing ke bursa global.
Dalam acara PLUT Award 2024 pada Jakarta, Rabu, Teten menyampaikan beberapa aspek yang dimaksud perlu ditingkatkan salah satunya adalah kapasitas kemudian kompetensi penasehat lalu pendamping agar dapat memberikan pendampingan yang tersebut relevan juga berkualitas bagi pelaku KUMKM.
“PLUT-KUMKM harus dikelola oleh merek yang dimaksud benar-benar kompeten di memberikan pendampingan,” ujar dia.
Ia mengumumkan PLUT juga harus terus meningkatkan perannya sebagai penghubung antara UMKM dengan bermacam potensi lingkungan ekonomi yang tambahan besar.
Selain itu, PLUT juga perlu memfasilitasi adopsi teknologi yang dimaksud tambahan canggih pada kalangan UMKM. Pasalnya, Teten mengkaji untuk bersaing ke lingkungan ekonomi global, UMKM Indonesia diperlukan bekerja sebanding pada meningkatkan kapasitas produksinya.
Kemudian, PLUT diperlukan terus menjalin kerja sejenis dengan beragam bermacam pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, globus usaha, komunitas, media dan juga pemerintah di pengembangan KUMKM.
Teten lebih banyak lanjut menyoroti bahwa masih sejumlah pelaku UMKM yang tersebut belum dapat memanfaatkan layanan PLUT secara maksimal. Selain itu, ia menyayangkan masih berbagai PLUT di dalam beberapa wilayah yang mana cuma menyingkap kemudian beroperasi pada waktu-waktu tertentu.
Menurut dia, sekalipun PLUT merupakan sarana yang dimaksud dibangun oleh pemerintah, namun agar fungsinya optimal, pengelolaan PLUT sebaiknya melibatkan lebih banyak berbagai komunitas dan juga para pelaku UMKM secara langsung. Dengan demikian, PLUT dapat berubah jadi rumah yang lebih besar relevan bagi UMKM untuk berinovasi kemudian menjalin kerja sama.
“Karena masih ada kepala dinas yang masih berpikir bahwa PLUT adalah aset pemerintah, harus dijaga, dikunci, dipagar. Jangan begitu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang mana sama, Deputi Lingkup Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ketika ini terdapat 100 PLUT-KUMKM yang mana beroperasi di 26 provinsi kemudian 74 kabupaten/kota.
Dari jumlah agregat tersebut, berjumlah 31 PLUT-KUMKM sudah miliki status unit pelaksana teknis tempat (UPTD). pemerintahan sedang berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan PLUT-KUMKM yang digunakan telah terjadi menjadi UPTD berubah menjadi badan layanan umum tempat (BLUD).
Yulius mengutarakan peningkatan legalitas PLUT-KUMKM berubah menjadi UPTD juga menerapkan BLUD adalah upaya untuk menjadikan PLUT-KUMKM agar lebih tinggi mandiri serta tak bergantung pada dukungan APBN atau APBD.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mendapati bahwa beberapa PLUT dalam bervariasi area di dalam Negara Indonesia masih menghadapi beragam kendala sehingga pemanfaatannya belum optimal.
Fakta itu dibuktikan ketika Bappenas melakukan studi pendalaman terhadap layanan yang tersebut disediakan oleh PLUT. Studi yang dimaksud dikerjakan terhadap seluruh PLUT yang dimaksud telah terjadi berdiri hingga 2023, baik melalui kuesioner maupun melalui kunjungan lapangan.
Bappenas menyampaikan PLUT-KUMKM Pusat Kota Bitung serta PLUT Provinsi Sulawesi Utara misalnya, masih menghadapi berubah-ubah persoalan, mulai dari infrastruktur hingga komitmen lalu dukungan pemerintah tempat yang dimaksud rendah.
Artikel ini disadur dari Menkop Teten: Peran PLUT-KUMKM masih perlu ditingkatkan
