JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada tarif keperluan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan kemudian Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud sebanding belaka pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol kemudian akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, mirip belaka pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggal tarif Ojol bagi konsumen, yang digunakan memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan penduduk Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif mengenai kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, belaka omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidaklah otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, pertumbuhan sektor ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau pertumbuhan kegiatan ekonomi mengandalkan tambahan konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian perkembangan ekonomi,” ungkap Fahmy.
