JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan nilai gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor bidang kemudian ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang digunakan menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai gas alam dalam di negeri, baik yang untuk lapangan usaha maupun untuk rakyat. Sebab, tarif gas Indonesia pada waktu ini sudah ada terlalu tinggi, apabila berbeda dengan dengan biaya gas alam internasional yang cuma USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas dalam Aceh yang digunakan sangat lebih banyak besar 18 kali lipat dari yang di tempat hasilkan di tempat Arab Saudi. Seharusnya nilai gas alam dalam Indonesia sejenis dengan yang tersebut di dalam berlakukan dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan biaya gas bidang yang disubsidi belaka untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang digunakan tiada mendapatkan subsidi mayoritas item bidang adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal lalu tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas bidang pada Tanah Melayu yang tersebut sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas sektor pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga nilai tukar gas sektor di dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana lapangan usaha kita dapat bersaing di dalam domestik maupun internasional jikalau harga jual gas alam untuk bidang di dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di dalam sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan jikalau biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka tarif pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di dalam Indonesia juga nilai tukar beras yang mana ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi berjauhan tambahan mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tiada mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan biaya gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan mampu turun menjadi mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga biaya hasil sektor akan terjangkau serta daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih lanjut meningkatkan iklim perniagaan bidang yang dimaksud ada di dalam Indonesia sehingga tak gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga dunia usaha menjadi meningkat 8% sesuai target yang tersebut diinginkan Presiden Prabowo.
