JAKARTA – otoritas melalui Kementerian Komunikasi kemudian Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah afirmatif untuk memberantas perjudian di jaringan atau judi online (judol) dalam Indonesia dengan memutus aliran dana proses yang digunakan melibatkan perbankan lalu penyedia layanan keuangan.
“Kerja serupa yang dimaksud kuat dengan perbankan sangat dibutuhkan. Karena nadi dari judi online ini adalah justru di dalam tabungan atau aliran dana,” kata Menteri Komunikasi juga Digital Meutya Hafid di keterangan tertoreh yang dimaksud diterima di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (22/11).
Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi melalui Desk Pemberantasan Perjudian Secara Online melakukan koordinasi dengan bidang perbankan untuk memantau aktivitas kegiatan perjudian daring.
Selain itu, berkoordinasi dengan sistem e-wallet yang mana disinyalir berbagai digunakan untuk aktivitas judi online juga dilakukan.
“Kami memantau (transaksi) salah satu yang tersebut paling sejumlah adalah akun bank. Kami juga mengajukan permohonan terhadap teman-teman pelaksana e-wallet terus menurunkan dalam e-wallet dia masing-masing,” ujarnya.
Berdasarkan aduan publik kemudian pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah dilakukan memohon pemblokiran tabungan bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.
“Kemudian account bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Hal ini juga yang mana sedang kita galakkan bekerja mirip dengan OJK serta perbankan di hal ini Bank Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala mengumumkan bahwa pemerintahan Indonesia harus lebih tinggi intens pada memberantas judi daring, sehingga bisa jadi tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Pemerintahan jangan terkesan cuma ngomong, dikarenakan kesulitan utama adalah tinggal penindakan kemudian kemauan,” katanya.
Ia membeberkan, pemerintah tiada boleh bergerak cepat serta masif belaka lantaran ada peluang atau sorotan media belaka, tetapi tindakan harus konsisten pada momen apapun.
Pengajar dalam Departemen Kriminologi UI itu menambahkan, kampanye atau narasi pencegahan harus diperbanyak, agar warga semakin diberi peringatan serius untuk tak melakukan aktivitas pidana tersebut.
Menurut dia, pemerintah tidaklah perlu mengantisipasi status aksi pidana itu naik menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga baru bisa saja tambahan fokus kemudian berkesinambungan dalammemberantasnya.
