Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer dan juga PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang tersebut signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa saja sampai pada pelayanan terhadap publik sanggup justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini bisa saja terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di area pemerintahan Daerah, serta bisa saja menyebabkan pelayanan masyarakat yang tersebut terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada di area Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidak ada cuma berlaku untuk eksekutif Pusat, tapi juga otoritas Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer juga PPPK di area otoritas juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di tempat wilayah mampu terjadi pelayanan masyarakat yang juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang digunakan diadakan oleh pemerintahan sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang mana terbatas disamping inisiatif yang membutuhkan anggaran besar menghasilkan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini dapat mengganggu tercapainya inisiatif juga juga sanggup menghasilkan pertumbuhan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan cuma 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya saja untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.






