JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau miliki peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai bukanlah semata-mata sebagai tumbuhan musiman dengan nilai sektor ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan peperangan penting pada sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap bidang terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan jual tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir transaksi jual beli tembakau kami menurun. Hal ini menciptakan kami jadi resah,” katanya, diambil Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidaklah cuma membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi jumlah keseluruhan tenaga kerja yang mana terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif lantaran fokusnya hanya sekali pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi sektor ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan flora satu musim yang dimaksud mempunyai daya tarik lantaran nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini bisa jadi memutus siklus hama seperti kera juga tikus.
“Tembakau telah lama menjadi bagian dari budaya dan juga identitas rakyat pedesaan, khususnya pada tempat seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, pada mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang tersebut tersedia, vegetasi tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang dimaksud menimbulkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih berjauhan dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak juga kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang tersebut tiada selaras dengan permintaan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mengomentari keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada biosfer tembakau nasional yang dimaksud melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang tersebut semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang mana selama ini telah terjadi berada pada situasi yang tersebut rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku di tempat habitat tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah tambahan sejumlah menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya tempat yang mana belum mempunyai peraturan area terkait proteksi petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga wilayah pada mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini masih berkelanjutan kemudian dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tersebut dapat melindungi sektor tembakau kemudian para pekerja di area dalamnya,” tutupnya.
