JAKARTA – Arab Saudi membuka pernyataan masalah nasib keanggotaan BRICS , setelahnya sebelumnya menolak bergabung walaupun mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara tumbuh terdepan yang tersebut dipimpin Rusia-China. Menteri Kondisi Keuangan lalu Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim mengungkapkan masih mengevaluasi kesempatan menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok dunia usaha yang mana dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan juga China, yang dimaksud kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, serta Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tiada berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami sudah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami sudah pernah diundang ke berbagai platform digital multilateral lainnya di area masa lalu secara historis,” kata menteri perekonomian Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Pertemuan Perekonomian Bumi di tempat Davos, Swiss.
“Kami menilai banyak aspek berbeda sebelum tindakan dibuat lalu ketika ini, kami berada dalam tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk memacu lebih lanjut sejumlah dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi dengan dengan lima negara lainnya, sudah pernah diundang untuk menjadi anggota kelompok yang dimaksud selama KTT BRICS ke-15, yang mana diadakan di area Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, setelahnya Presiden Javier Milei menentang langkah yang disebutkan untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tiada bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah lama menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan juga Uzbekistan – yang mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang tersebut diselenggarakan oleh Rusia di area Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelahnya lebih lanjut dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara tumbuh tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen di pertemuan khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, kemudian acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tidaklah mengambil bagian di persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
