JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang mana namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang digunakan lain, satu provinsi ke provinsi yang dimaksud lain, satu area ke area yang mana lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan struktural digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet juga peningkatan infrastruktur digital , teristimewa dalam wilayah Terdepan, Terpencil, juga Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet di tempat Indonesia lewat berbagai acara pada Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di dalam Indonesia),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, otoritas melalui Kemenkominfo telah dilakukan melakukan banyak upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui inisiatif Kemenkominfo seperti perkembangan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) di tempat wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di area indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya dalam wilayah tertinggal, terdepan juga terluar (3T). Menururnya, pengerjaan akses internet tak dilaksanakan belaka di dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus di area kota-kota terpencil, Indonesia Timur serta sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, juga juga kompetensi yang tersebut harus dimiliki oleh warga di tempat Indonesia Timur, publik yang dimaksud di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, rakyat sipil juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa saja dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah kemudian tugas civil society, tugas masyarakat, kita sama-sama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas kemudian internet yang dimaksud komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
