Ketua DPR Minta Aparat Netral di dalam pemilihan gubernur 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan ucapan pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang dimaksud akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, dapat berjalan dengan jujur dan juga adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di area daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia dalam mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira serta sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU kemudian Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohon untuk dapat memverifikasi semua proses pemilihan gubernur yang digunakan akan dilangsungkan serentak di area 545 wilayah berjalan dengan lancar lalu aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di area setiap area yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik di Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tersebut mencatatkan data ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dalam mana 183 di area antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menggerakkan warga untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Publik bisa jadi melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam kemudian foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menggerakkan pasangan calon (paslon) dan juga partai-partai pendukungnya untuk melakukan konfirmasi Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
