JAKARTA – Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Ibukota Indonesia (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat menyoroti tindakan hukum pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di tempat pesisir Tangerang kemudian 8 kilometer dalam Bekasi. Pagar laut misterus yang dimaksud tidak belaka mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi cermin kelalaian Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP).
“Ketika pertama kali diketahui pada Agustus 2024, panjang pagar baru mencapai 7 kilometer. Sayangnya, KKP bukan mengambil langkah tegas untuk menghentikan atau menyelidiki pembangunan pagar ini sejak awal,” ujar beliau terhadap SindoNews, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya akibat kelalaian tersebut, memberi waktu kemudian ruang bagi pihak-pihak yang digunakan terlibat untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai skala masif.
Padahal, pemagaran laut ini jelas-jelas melanggar peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir lalu kelautan. “Lambannya tindakan KKP mencerminkan ketidakmampuan lembaga ini di mengawasi juga melindungi ruang laut, yang tersebut seharusnya menjadi milik publik,” tandas dia.
Ormas Tidak Mungkin Memiliki Kemampuan untuk Memagari Laut
Nelayan yang mana tergabung di Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim bahwa pagar ini dibangun secara swadaya oleh rakyat sebagai upaya mitigasi tsunami kemudian abrasi. Namun, klaim ini perlu dipertanyakan.
Pembangunan struktur bambu sepanjang 30,16 kilometer pada Tangerang dan juga 8 kilometer di area Bekasi membutuhkan biaya besar, tenaga kerja terorganisir, dan juga logistik yang digunakan tiada kemungkinan besar dikelola oleh ormas kecil. Rangkaian pagar yang digunakan terdiri dari cerucuk bambu, anyaman bambu, dan juga pemberat sebagai karung pasir mengindikasikan adanya perencanaan teknis yang mana matang dan juga pendanaan besar.
“Fakta bahwa pagar laut pada dua lokasi berbeda memiliki desain sejenis semakin menguatkan dugaan adanya aktor besar di area balik pengerjaan ini. Tidak logis apabila ormas dengan sumber daya terbatas mampu melakukan operasi skala besar secara simultan,” ucapnya.
Kemungkinan Ada Penanam Modal di tempat Balik Pemagaran Laut
Dugaan keterlibatan pemodal besar semakin menguat ketika meninjau skala lalu metode penyelenggaraan pagar ini. Biaya untuk merancang pagar sepanjang 30,16 kilometer pada Tangerang lalu 8 kilometer dalam Bekasi tak kemungkinan besar berasal dari dana swadaya masyarakat.
“Investasi semacam ini biasanya memiliki tujuan jangka panjang yang mana menguntungkan pihak tertentu,” kata dia.
